ilmu pengetahuan mengenai ekonomi

bukan sekedar pengetahuan

Posts Tagged ‘pengertian ilmu ekonomi’

Pengertian Neoliberalisme

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 25, 2010

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberaal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas  merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.

Sekilas tentang pandangan kaum libertarian

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.

Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi kadang-kadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.
Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.

Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk ‘hidup, merdeka, dan sejahtera’. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk ‘hancur’, bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.

Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. “kita berhak menjalankan kehidupan sendiri”

Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis.

Kekalahan liberalisme

Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih ‘dikuasai’ wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan.

Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan Hayek pada tahun 1944, The Road Of Serdom, yg menolak pasal-pasal tentang kesejahteraan dinilai janggal. Tulisan Hayek ini menghubungkan antara pasal-pasal kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan kebebasan individualisme.

Kebangkitan Neoliberalisme

Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia“, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics”.

Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme“.

Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Neoliberalisme

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan.

Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.

Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik.

Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.

Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.

Penyebaran Neoliberalisme

Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington.

Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

di Indonesia

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997.

Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.

di Amerika Serikat

Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah neoliberalisme dihubungkan dengan dukungan untuk perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak dengan tentangan terhadap Keynesianism atau environmentalism. Dalam konteks AS, misalnya, ekonom Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia mendukung Keynesi, income redistribution, dan pengritik pemerintahan George W. Bush. Dalam penggunaan AS, neoliberalisme (“liberalisme baru”) biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan, walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-of-left (seperti halnya di Kanada di abad ke-20).

Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Dalam penggunaan internasional, presiden Ronald Reagan dan United States Republican Party dipandang sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, di mana istilah ini biasanya diterapkan pada Democrats seperti Democratic Leadership Council.

Kritik

Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka.

Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi “pembebasan arus modal” akan tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah “perlombaan menuju dasar” dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

sumber;wikipediadotcom

Posted in Akuntansi, ilmu Ekonomi, Manajemen | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pengertian Kota Hantu dalam ekonomi

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 25, 2010

Kota hantu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kota yang telah ditinggalkan. Kota tersebut biasanya ditinggalkan karena aktivitas ekonomi yang mendukungnya telah gagal, atau karena bencana alam atau yang disebabkan oleh manusia, seperti perang.

Kota hantu sejati adalah kota yang sepenuhnya ditinggalkan, seperti Bodie, California, tetapi turis mungkin akan datang mengunjunginya.

sumber ; wikipediadotcom

Posted in ilmu Ekonomi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Perekonomian Negara Jepang

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 25, 2010

Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan.

Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari 1960-an ke 1980-an, ekonomi Jepang merosot secara drastis pada awal 1990-an, ketika “ekonomi gelembung” jatuh. Persediaan kepemimpinan industri dan teknisi, pekerja yang berpendidikan tinggi dan bekerja keras, tabungan dan invesatasi besar dan promosi intensif pengembangan industri dan perdagangan internasional telah memproduksi ekonomi industri yang matang.

Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya.

Meskipun prospek ekonomi jangka panjang Jepang masih bagus, namun sekarang dia berada dalam resesi terburuknya sejak Perang Dunia II. Harga saham dan properti tetap yang turun, menandai akhir dari “ekonomi busa” 1980-an. GDP nyata di Jepang tumbuh rata-rata sekitar 1% antara 1991-98, dibandingkan dengan 1980-an sekitar 4%. Pertumbuhan di Jepang pada dekade ini lebih rendah dari pertumbuhan negara maju lainnya. Jepang memasuki masa resesi pada awal millenia, dimulai oleh resesi di Amerika Serikat, tetapi sejak 2003 telah mulai tumbuh kembali dengan kuat dan pada 2004 menikmati pertumbuhan tertinggi sejak 1990.

Sektor jasa

Sejumlah tiga perempat dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, Seven & I, dan Japan Airlines adalah nama-nama perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar dunia. Kebijakan Pemerintah Jepang di masa Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan swastanisasi Japan Post. Enam keiretsu utama terdiri dari grup Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Dai-Ichi Kangyo, dan Sanwa. Sejumlah 326 perusahaan Jepang berada dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari total perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 pada tahun 2006.

Sektor industri

Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen (lihat industri elektronik konsumen Jepang), komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak.

Kawasan industri tersebar di sejumlah prefektur. Di wilayah Kantō, kawasan industri berada di Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo (kawasan industri Keihin). Di wilayah Tōkai, kawasan industri Chukyo-Tokai berada di Aichi, Gifu, Mie, dan Shizuoka. Di wilayah Kansai, kawasan industri Hanshin berada di Osaka, Kyoto, dan Kobe. Kawasan industri Setouchi mencakup barat daya Pulau Honshu dan bagian utara Shikoku sekitar Laut Pedalaman Seto, sementara di Kyushu, kawasan industri berada di bagian utara Kyushu (Kitakyūshū)

Pertanian

Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, namun hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar.

Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Apel merupakan produk unggulan Tohoku dan Hokkaido. Buah pir merupakan produk pertanian unggulan Prefektur Tottori. Perkebunan jeruk berada di Shikoku, Shizuoka, dan Kyushu. Tanaman pir dan jeruk dibawa masuk ke Jepang oleh pedagang Belanda di Nagasaki pada akhir abad ke-18.

Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kuota tidak dilarang, namun dikenakan bea masuk \341 per kilogram. Tarif bea masuk beras impor yang sekarang (490%) diperkirakan akan naik menjadi 778% menurut perhitungan baru yang akan diberlakukan sesuai Putaran Doha.[1]

Walaupun Jepang biasanya dapat melakukan swasembada beras (kecuali beras untuk membuat senbei dan makanan olahan), Jepang harus mengimpor 50% dari kebutuhan konsumsi serealia[2] dan bergantung pada impor daging. Jepang mengimpor gandum, sorgum, dan kedelai dalam jumlah besar, terutama dari Amerika Serikat. Jepang merupakan pasar terbesar bagi ekspor pertanian Uni Eropa.

Perikanan

Jepang menempati urutan ke-2 di dunia di belakang Republik Rakyat Cina dalam tonase penangkapan ikan (tahun 1989: 11,9 juta ton), kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980. Setelah terjadi krisis minyak 1973, perikanan laut dalam di Jepang menurun. Pada tahun 1980-an, total tangkapan ikan per tahun rata-rata 2 juta ton. Perikanan lepas pantai mencapai 50 % dari penangkapan ikan total pada akhir 1980-an, meski beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan.

Perikanan pesisir dilakukan dengan perahu kecil, jala, atau teknik penangkaran terhitung sekitar sepertiga produksi total industri perikanan Jepang. Sementara itu, perikanan lepas pantai dengan kapal ukuran menengah terhitung sekitar lebih dari separuh produksi total. Di antara hasil laut yang diambil misalnya: sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, kerang, tuna, saury, yellowtail, dan makerel.

Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 milyar)[3] Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah RRC, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili.[4][5] Jepang juga menebarkan kontroversi dengan mendukung perburuan ikan paus.[6]

 

sumber;wikipediadotcom

Posted in Makalah | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pengertian Anak jalanan

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 25, 2010

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak.

Pengelompokan

Di tengah ketiadaan pengertian untuk anak jalanan, dapat ditemui adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan keluarga. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan.

Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya.

Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

sumber:wikipedia.com

Posted in ilmu Ekonomi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pengertian Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 22, 2010

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

sumber :wiki

Posted in ilmu Ekonomi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , | 1 Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 31 pengikut lainnya.