ilmu pengetahuan mengenai ekonomi

bukan sekedar pengetahuan

Posts Tagged ‘pengertian akuntansi’

Pengertian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 3, 2010

A. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

B. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Posted in ilmu Ekonomi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Sifat Dasar Akuntansi Berbagai Pandangan

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 2, 2010

Komite Terminologi AICPA (The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Akutansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan menginterprestasian hasil proses tersebut.

Pada perkembangan saat ini, akuntansi didefinisikan dengan mengacu pada konsep informasi:

Akutansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada.

Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang proses akuntansi dalam menguraikan perbedaan teori-teori. Pandangan-pandangan tersebut adalah akuntansi sebagai bahasa, akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai komoditas, dan akhirnya, akuntansi sebagai sebuah ideology.

Akuntansi sebagai sebuah ideologi

Akuntansi telah dipandang sebagai fenomena ideologi sarana untuk mendukung dan melegitimasi tatanan sosial, ekonomi dan politik saat ini. Karl Marx menegaskan bahwa akuntansi melakukan suatu bentuk dan hubungan-hubungan sosial yang membentuk usaha produktif. Akuntansi juga dipandang sebagai mitos symbol, dan kegiatan ritual yang mengizinkan penciptaan suatu tatanan simbolis yang didalamnya agen-agen sosial dapat saling berinteraksi. Kedua persepsi tersebut juga mewujudkan dalam pandangan umum merupakan bahwa akuntansi juga instrument rasionalisasi ekonomi dan alat sistem kapitalisme.

Persepsi bahwa akuntansi merupakan sebuah instrument rasionalisasi ekonomi ditunjukkan dengan sangat baik oleh Weber, yang mendefinisikan tindakan rasionalisasi ekonomi sebagai “perluasan penghitungan kuntitatif atau akuntansi yang secara teknis dapat dilakukan dan secara nyata dapat diaplikasikan.” Hal yang sama ditekankan pula oleh Heilbroner yang menyatakan bahwa:

Praktik yang kapitalis mengubah satuan uang ke dalam satuan alat penghitung cost-profit yang rasional, dimana karya besarnya adalah pembukuan berpasangan … yang terutama merupakan produk evolusi rasionalisasi ekonomi, perhitungan cost-profit, sebagai reaksi terhadap rasionalisasi tersebut, dengan merealiasikan dan mendefinisikan dan secara numeric, praktik ini sangat mendukung logika perusahaan.

Akutansi Sebagai Sebuah Bahasa

Akutansi telah dipandang sebagai bahasa bisnis. Akuntansi merupakan suatu cara pengkomunikasian informasi tetnang bisnis.

Apa yang membuat akuntansi menjadi sebuah bahasa ? untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kesejahteraan potensial antara akuntansi dan bahasa. Hawes mendefinisikan bahasa sebagai berikut:

Simbol-simbol manusia bukan merupakan tanda-tanda yang disusun secara acak, yang mengarahkan pada konseptualisasi rujukan yang bersifat tertutup dan rahasia. Sebaliknya, symbol-simbol manusia disusun secara yang sistematis dan berpola dengan aturan-aturan khusus yang mengarahkan penggunaannya. Susunan symbol ini disebut bahasa, dan aturan yang mempengaruhi pola dan penggunaan symbol tersebut dinyatakan sebagai tata bahasa.

Jadi, pengakuan akutansi sebagai bahasa yang didasarkan pada identifikasi adanya dua komponen tersebut, sebagai dua tingkatan akutansi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Simbol-simbol atau karakteristik leksikal suatu bahasa adalah unit-unit yang mengandung arti atau kata-kata yang dapat diidentifikasi dalam setiap bahasa.
2. Tata bahasa suatu bahasa mengacu pada susunan sintaksis yang terdapat dalam setiap bahasa. Dalam akuntansi, tata bahasa merujuk pada serangkaian prosedur umum yang digunakan dan diikuti dalam penyusunan seluruh data keuangan untuk keperluan bisnis. Jadi menetapkan hubungan antara tata bahasa dengan aturan akuntansi dalam pernyataan berikut ini:

Penyandang gelar CPA (pakar dalam bidang akuntansi) mengesahkan ketetapan penerapan aturan akuntansi sama seperti seorang pembicara suatu bahasa mengesahkan ketetapan tata bahasa suatu kalimat. Aturan akuntansi memformalisasikan struktur yang melekat pada suatu bahasa alamiah.

Akutansi Sebagai Catatan Peristiwa yang Lalu

Umumnya akutansi dipandang sebuah cara penyajian sejarah perusahaan dan transaksi yang dilakukannya dengan pihak lain.

Konsep pertanggung jawaban pada dasarnya merupakan ciri hubungan principal (pemilik) dengan agen (manajer). Pengukuran konsep pertanggung jawaban telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Bimberg membedakannya dalam empat periode:

1. Periode pure custodial
2. Periode traditional custodial
3. Periode aset-utilization
4. Periode open-ended

Dua periode pertama mengacu pada kepentingan agen untuk mengembalikan sumber-sumber daya secara lengkap kepada principal dengan menetapkan tugas-tugas minimal dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan (custodial).

Periode ke tiga mengacu pada kepentingan agen untuk menetapkan inisiatif pemakaian aset secara mendalam agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Terakhir, periode open-ended berbeda dengan periode aset-utilization dalam hal penetapan pemanfaatan aset yang lebih fleksibel dan memungkinkan agen untuk merencanakan aliran pemanfaatan aset. Bimberg menguraikan konsep terakhir tersebut dalam uraian sebagai berikut:

Konsep ini tidak menyangkut petunjuk awal, namun juga memastikan kapan batas waktu sejumlah petunjuk harus diubah. Sama halnya dengan pengendalian strategis, fungsi pertanggung jawaban mensyaratkan adanya asumsi tingkat pertanggungjawaban yang signifikan, yang harus dimiliki oleh manajer. Tekanan kerja mungkin disebabkan oleh adanya kesenjangan struktur dan adanya ketidakpastian dengan jumlah yang signifikan. Petunjuk-petunjuk ini yang mungkin menyebabkan sistem pelaporan pada pemilik perusahaan akan menemui hambatan dalam komunikasi. Di satu sisi adanya kebutuhan pelaporan secara terperinci, disisi lain adanya resiko pelaporan yang terlalu banyak dan kompleks.

Akutansi Sebagai Realitas Ekonomi Saat ini

Akutansi juga dipandang sebagai cara untuk menggambarkan realitas ekonomi saat ini. Argumen utama yang mendukung pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba-rugi seharusnya didasarkan pada taksiran yang menggambarkan realitas ekonomi saat ini daripada kos histories.

Tujuan utama dari pandangan akuntansi ini adalah penetapan pendapatan sesungguhnya (true income), suatu konsep yang menunjukkan perubahan kesejahteraan perusahaan dari suatu periode ke periode selanjutnya.

Akuntansi Sebagai Suatu Sistem Informasi

Akutansi selalu dipandang sebagai suatu sistem informasi. Pandangan ini mengasumsikan akutansi sebagai suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter (biasanya akuntan), saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima (pengguna eksternal). Dengan menggunakan istilah dalam proses komunikasi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “proses menyendikan sejumlah observasi ke dalam bahasa sistem akuntansi, memanimpulasi sinyal sistem pelaporan, dan mengawasandikan (decoding) serta mentransmisikan hasilnya.” Pandangan tentang akuntansi ini memberikan manfaat yang penting baik secara konseptual maupun secara empiris. Pertama, pandangan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi. Kedua, pandangan ini memunculkan kemungkinan disain sistem akuntansi yang optimal, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat (bagi pengguna). Perilaku pengirim (sender) merupakan hal yang penting baik dalam reaksi terhadap informasi yang disajikan maupun dalam pemanfaatan informasi yang dibuat. Kedua perilaku ini merupakan subjek penelitian empiris dalam bidang akuntansi keperilakuan. Keunggulan pandangan akuntansi sebagai suatu sistem informasi dinyatakan sebagai berikut:

Sistem-sistem akutansi alternatif tidak membutuhkan pertimbangan yang lebih lama lagi dalam menilai kemampuannya untuk menghasilkan “true income” atau dalam hal kewajaran dari penyajian dalam histories. Sepanjang setiap pengguna yang berbeda dapat menemukan informasi yang diinginkan, saat itu pula dapat ditentukan bahwa sistem tersebut bermanfaat.

Posted in Akuntansi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Pengertian Akuntansi

Posted by Pratama Rus Ramdhani pada Oktober 2, 2010

Akuntansi adalah proses perencanaan, pengelompokkan, peringkasan dan pelaporan informasi-informasi akuntansi.

a. Spesialis dalam bidang ekonomi
Akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :
– Akuntansi keuangan
– Akuntansi biaya
– Akuntansi perpajakan
– Akuntansi manajemen
– Akuntansi pemerintahan
– Akuntansi pemeriksaan

b. Jabatan
Jabatan dalam bidang akuntansi dibedakan menjadi
– Akuntan public
– Akuntan intern
– Akuntan pemerintah
– Akuntan pendidik

c. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah
– Pimpinan perusahaan
– Pemilik perusahaan
– Investor
– Kreditur atau calon kreditur
– Pemerintah
– Pegawai atau karyawan

d. Elemen-elemen persamaan akuntansi

Dari struktur persamaan akuntansi di atas persamaan akuntansi dari elemen-elemen berupa harta, kewajiban dan ekuitas.

d. Elemen-elemen persamaan akuntansi

Dari struktur persamaan akuntansi di atas persamaan akuntansi dari elemen-elemen berupa harta, kewajiban dan ekuitas.

Posted in Akuntansi | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »